SMPN 2 BULULAWANG Tarik Uwang Gedung Dan Seragam secara Terang Terangan Berdalih Komite

REFORMASINEWS.COM || MALANG .Lagi lagi dunia pendidikan masih ada yang bermain didalamnya kali ini berdalih dalam pelaksanaan serta penetapan komite sekolah seolah – oleh kepala sekolah sebagai pimpinan dan pengambil kebijakan serta Keputusan berdalih tidak mengetahui akan kejadian tersebut 23/8
SMPN 2 Bululawang kab.Malang masih melakukan pungutan uang gedung besaran diangka Rp.1 juta rupiah serta uang seragam 900 ribu serta masih ada jenis sumbangan yang tertera dalam bukti pembayaran tertulis sumbangan Sukarela dana tahunan
Padahal sudah jelas aturan – aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah khususnya yang mengatur sistem belajar mengajar di sikup lingkup sekolah Negeri
Saat dikonfirmasi oleh team BatasMedia99 kepala sekolah semudah itu berdalih itu kewenangan komite bukan kita yang membuat aturan serta kebijakan ungkap kepala sekolah kepada wartawan melewati sambungan telp .
Saat ditelusuri lebih lanjut oleh team BatasMedia99 dilapangan , beberapa pihak yang terkait didalamnya enggan berkomentar hingga sampai berita saat ini diterbitkan
Ditempat terpisah salah satu wali murid yang enggan disebut namanya ” menyampaikan hal itu sangat memberatkan dan merasa terbebani dengan keputusan serta ketetapan aturan tersebut .
Sekolah negri yang jelaskan gak mbayar to bu ? Kok ya masih ada ae seng berdalih ini itu ,wes ekonomi sulit ditambahi beban aturan sekolah koyok ngunu ungkap nara sumber ke team BatasMedia99
Pungutan sekolah adalah penerimaan biaya pendidikan, baik berupa uang, barang, maupun jasa pada satuan pendidikan dasar dari siswa, orangtua, atau wali secara langsung. Pungutan bersifat wajib dan mengikat. Jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar.
Sedangkan sumbangan sekolah adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang, barang, maupun jasa dari siswa, orang tua, wali, perseorangan, atau lembaga lainnya pada kepada satuan pendidikan dasar. Sifatnya sukarela, tidak memaksa dan tidak mengikat. Besar dan jangka waktu pemberian sumbangan sekolah tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar.
Aturan tentang Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan di atas diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 44 Tahun 2012. Salah satunya, menteri bisa membatalkan pungutan dan atau sumbangan jika penyelenggara/satuan pendidikan melanggar peraturan perundang-undangan atau dinilai meresahkan masyarakat.
Perbedaan Pungutan dan Sumbangan Sekolah
Berdasarkan pengertiannya dalam Permendikbud, maka perbedaan pungutan dan sumbangan sekolah yaitu:
Sumber penerimaan:
– Pungutan: dari siswa, orangtua, atau wali secara langsung.
– Sumbangan sekolah: dari siswa, orang tua, wali, perseorangan, atau lembaga lainnya.
Kewajiban membayar:
– Pungutan: bersifat wajib dan mengikat.
– Sumbangan sekolah: Bersifat sukarela, tidak memaksa dan tidak mengikat.
Besaran yang dibayar:
– Pungutan: ditentukan oleh satuan pendidikan dasar.
– Sumbangan sekolah: tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar.
Jangka waktu membayar:
– Pungutan: ditentukan oleh satuan pendidikan dasar.
– Sumbangan sekolah: tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar.
Pungutan tidak termasuk sumber biaya pendidikan di satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintah/pemda, tetapi dapat termasuk di satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat/swasta
Sumbangan sekolah dapat termasuk sumber biaya pendidikan di satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan pemerintah, pemda, maupun masyarakat atau swasta.
Sementara itu, baik pungutan maupun sumbangan sekolah sama-sama harus dilaporkan pengumpulan, penyimpanan, dan penggunaan dananya dan dipertanggungjawabkan secara transparan pada orang tua/wali murid, komite sekolah, penyelenggara satuan pendidikan dasar, dan pemangku kepentingan lain.
Larangan Pungutan Sekolah
Berdasarkan Permendikbud No. 44 Tahun 2012 dan Permendikbud No. 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, berikut aturan, larangan, dan sanksi tentang pungutan dan sumbangan pendidikan.
Pungutan tidak boleh dilakukan kepada peserta didik, orang tua, atau wali murid yang tidak mampu secara ekonomis
Pungutan tidak boleh dikaitkan dengan persyaratan akademik untuk penerimaan peserta didik, penilaian hasil belajar peserta didik, dan/atau kelulusan peserta didik
Pungutan tidak boleh digunakan untuk kesejahteraan anggota komite sekolah atau lembaga representasi pemangku kepentingan satuan pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
Komite Sekolah, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua/walinya
Sanksi Pungutan
Satuan pendidikan dasar yang melakukan pungutan bertentangan dengan Permendikbud harus mengembalikan sepenuhnya pada siswa, orang tua, atau wali murid
Pelanggaran ketentuan Permendikbud dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
Aturan Pungutan Sekolah Swasta atau Diselenggarakan Masyarakat
Pungutan sekolah di satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan masyarakat atau swasta wajib untuk:
– berdasarkan perencanaan investasi dan/atau operasi yang jelas, dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja tahunan, serta anggaran tahunan yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan
– perencanaan investasi dan/atau operasi diumumkan secara transparan kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan, terutama orang tua atau wali murid, komite sekolah, dan penyelenggara satuan pendidikan dasar
– dimusyawarahkan melalui rapat komite sekolah
– dananya dibukukan secara khusus oleh satuan pendidikan dasar, terpisah dari dana yang diterima dari penyelenggara sekolah, dan disimpan dalam rekening atas nama sekolah
Pungutan sekolah swasta/yang diselenggarakan masyarakat harus digunakan sesuai rencana investasi dan operasi, dan minimal 20 persen dana dari murid/orang tua digunakan untuk peningkatan mutu pendidikan
Jika dapat bantuan pemerintah/pemda di tahun ajaran berjalan, maka sekolah swasta/diselenggarakan masyarakat dapat memungut biaya pendidikan dengan prinsip keadilan. Penggunaannya hanya untuk memenuhi kekurangan biaya investasi dan biaya operasi
Jika tidak dapat bantuan pemerintah/pemda di tahun ajaran berjalan, maka sekolah swasta/diselenggarakan masyarakat dapat memungut biaya pendidikan dengan prinsip keadilan
Prinsip keadilan yaitu besar pendanaan pendidikan oleh pemerintah, pemda, maupun masyarakat disesuaikan kemampuannya masing-masing
Aturan Sumbangan Sekolah
Menteri bisa membatalkan pungutan dan atau sumbangan jika penyelenggara/satuan pendidikan melanggar peraturan perundang-undangan atau dinilai meresahkan masyarakat
Sumbangan pendidikan dapat diberikan ke satuan pendidikan dasar oelh masyarakat di luar penyelenggara dan di luar satuan pendidikan dasar swasta, peserta didik, orang tua, dan wali
Satuan pendidikan dasar dapat menerima sumbangan untuk memenuhi kekurangan biaya satuan pendidikan
Sumbangan yang melebihi Rp 5 miliar per satu tahun ajaran pada satu sekolah harus diaudit publk dan hasilnya diumumkan secara stansparan di media cetak nasional.
Jika komite sekolah melakukan penggalangan dana taua sumber daya pendidikan lain, makan bentuknya bantuan atau sumbangan, bukan pungutan
Pewarta : eko.