Sawong Aries Prabowo Sesalkan Surat Panggilan Polres Metro Bekasi: Abaikan PERMA 1956, Novasi Belum Pernah Dibatalkan
REFORMASINEW.COM // BEKASI — Kuasa Hukum Dhana Isworo, Sawong Aries Prabowo, S.E., S.H. menyayangkan sikap Kepolisian Resor (Polres) Metro Bekasi Kota yang tetap menerbitkan surat panggilan pemeriksaan terhadap kliennya, padahal lembaga kepolisian tersebut telah ditarik menjadi pihak dalam gugatan perdata dan terbukti mengabaikan aturan Mahkamah Agung serta fakta hukum yang jelas.
Surat Panggilan yang Dipertanyakan
Kelanjutan proses penyidikan tertuang dalam Surat Panggilan Tersangka Ke-1 tertanggal 9 September 2026, yang memanggil Dhana Isworo bin Toto Suharto untuk hadir diperiksa pada 23 September 2026 di Kantor Sat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, terkait perkara nomor laporan LP/B/1902/VII/2023/SPKT/Polres Metro Bekasi Kota.
Padahal, Polres Metro Bekasi Kota sendiri telah ditarik sebagai TURUT TERGUGAT dalam perkara perdata nomor 363/Pdt.G/2026/PN Bks yang sedang diperiksa Pengadilan Negeri Bekasi.
Pernyataan Resmi Kuasa Hukum
“Kami sangat menyayangkan langkah Polres Metro Bekasi Kota ini,” tegas Sawong Aries Prabowo dalam keterangannya, Rabu (24/9).
“Ia bukan sekadar kelanjutan pemeriksaan biasa — ini jelas-jelas mengabaikan tiga hal yang sudah sah secara hukum:”
Pertama, mengabaikan PERMA No. 1 Tahun 1956.
“Peraturan Mahkamah Agung ini mewajibkan proses pidana ditangguhkan jika inti persoalannya adalah hubungan hukum perdata. Di sini, intinya adalah sah atau tidaknya perjanjian — murni ranah perdata. Tapi Polres tetap memaksakan jalur pidana.”
Kedua, mengabaikan fakta novasi yang sah dan mengikat.
“Pada 12 Mei 2023 di Semarang, jauh sebelum laporan dibuat, telah terjadi novasi. Seluruh kewajiban berubah menjadi utang-piutang perdata. Sifat pidana yang melekat pada cek gugur sejak saat itu — sesuai Pasal 1413 KUHPerdata.”
Ketiga, perjanjian tersebut BELUM PERNAH dibatalkan oleh siapa pun.
“Sampai hari ini, tidak ada putusan pengadilan yang menyatakan perjanjian itu batal atau tidak sah. Tidak ada pembatalan dari pihak mana pun. Jika belum dibatalkan, berarti sah dan mengikat. Mengapa tetap diproses pidana?”
Polres Sudah Menjadi Turut Tergugat — Tetap Melanjutkan Proses
Sawong menambahkan, ironisnya Polres Metro Bekasi Kota justru telah ditarik sebagai Turut Tergugat dalam gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Bekasi dengan nomor 363/Pdt.G/2026/PN Bks.
“Artinya, kepolisian itu sendiri sedang diperiksa tindakannya di jalur perdata. Namun di saat yang sama, ia tetap mengeluarkan surat panggilan pidana. Ini tidak seharusnya terjadi. Jika menghormati hukum, seharusnya menunggu putusan perdata terlebih dahulu — sesuai PERMA 1956,” ujarnya.
Langkah Hukum yang Diambil
Saat ini, tim hukum telah menyiapkan Permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan menjadikan Kapolri, Kapolda Metro Jaya, dan Kapolres Metro Bekasi Kota sebagai pihak yang dituju. Selain itu, permohonan penghentian penyidikan (SP3) juga telah diserahkan kepada Polres Metro Bekasi Kota, namun belum ada tanggapan yang mengabulkan.
“Kami tidak menghindar dari hukum. Kami hanya meminta hukum ditegakkan secara adil dan benar. Jika perjanjian sudah ada, sah, belum dibatalkan, dan aturan Mahkamah Agung sudah jelas — mengapa harus dipaksakan jalur pidana?” pungkas Sawong Aries Prabowo.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Polres Metro Bekasi Kota belum memberikan keterangan resmi terkait pernyataan ini maupun surat panggilan yang dikeluarkan.
Sumber: [reformasi.com ]
Penulis: [redaksi]
Tanggal: 24 September 2026
