Aliansi Gerakan Garda Nusantara Turun Jalan, Desak Pemkot Kediri Tindak Tegas Dugaan Penjualan Pupuk Subsidi di Atas HET.
REFORMASINEW.COM // KOTA KEDIRI – Menyuarakan aspirasi dan memperjuangkan hak-hak petani, Aliansi Gerakan Garda Nusantara bersama seluruh anggota, para ketua organisasi kemasyarakatan (Ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta insan media yang berada di bawah naungan aliansi tersebut menggelar aksi damai di wilayah Kota Kediri.
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian terhadap persoalan dugaan penjualan pupuk bersubsidi yang ditemukan di lapangan dengan harga jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
Dalam temuan dan penelusuran awal Aliansi Gerakan Garda Nusantara, terdapat dugaan praktik penjualan pupuk bersubsidi dengan harga berkisar antara Rp130.000 hingga Rp150.000, yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius serta pemeriksaan dari instansi berwenang.
Dalam aksi tersebut, terdapat dua lokasi yang menjadi tujuan penyampaian aspirasi, yakni Kantor Dinas Pertanian Kota Kediri dan Kantor Wali Kota Kediri.
DESAK DINAS PERTANIAN BERTANGGUNG JAWAB
Di lokasi pertama, yakni Kantor Dinas Pertanian Kota Kediri, massa aksi menyampaikan sejumlah tuntutan terkait dugaan penyimpangan harga pupuk bersubsidi serta lemahnya pengawasan terhadap jalur distribusi pupuk di tingkat bawah.
Aliansi Gerakan Garda Nusantara meminta Dinas Pertanian melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap jalur distribusi, mulai dari kelompok tani, gabungan kelompok tani (Gapoktan), badan usaha atau kios penyalur, hingga pihak-pihak yang diduga terlibat dalam penjualan pupuk bersubsidi di atas HET.
Selanjutnya, massa aksi bergerak menuju Kantor Wali Kota Kediri untuk menyampaikan aspirasi dan mendesak pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap kinerja pengawasan Dinas Pertanian Kota Kediri.
Aliansi juga meminta Wali Kota Kediri mengevaluasi Kepala Dinas Pertanian apabila nantinya ditemukan bukti kelalaian dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab pengawasan distribusi pupuk bersubsidi.
AUDIENSI BERSAMA PERWAKILAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI
Setelah penyampaian orasi dan aspirasi, kegiatan dilanjutkan dengan audiensi bersama Bagus Alit, S.E., M.M., yang hadir mewakili Wali Kota Kediri.
Dalam audiensi tersebut, turut hadir Kepala Dinas Pertanian Kota Kediri, Arief Cholisudin Yuswanto, S.STP., M.M., serta Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Kediri, Paulus Luhur Budi Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Sementara itu, Wali Kota Kediri dan Sekretaris Daerah belum dapat menghadiri audiensi karena memiliki agenda kegiatan bersama Wali Kota.
Dalam forum audiensi tersebut, pihak Aliansi Gerakan Garda Nusantara menyampaikan beberapa permintaan penting yang dinilai harus segera ditindaklanjuti pemerintah daerah.
Adapun empat poin utama yang disampaikan dalam audiensi tersebut meliputi:
1. Meminta daftar lengkap seluruh Gapoktan di Kota Kediri, sebagai bahan penelusuran dan pencocokan data penerima serta distribusi pupuk bersubsidi.
2. Meminta daftar badan usaha atau kios dagang yang membantu proses distribusi pupuk bersubsidi kepada masyarakat, termasuk pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dalam rantai penyaluran pupuk.
3. Meminta agar UD yang diduga bermasalah sesuai dengan surat pengaduan yang telah disampaikan kepada pemerintah daerah dapat dihadirkan dalam forum klarifikasi, sehingga persoalan tersebut dapat dibuka secara transparan dan memperoleh penjelasan langsung dari pihak terkait.
4. Meminta agar petugas yang diduga melakukan intimidasi terhadap petani turut dihadirkan untuk memberikan klarifikasi, sehingga dugaan tersebut dapat diperiksa secara objektif dan tidak menimbulkan keresahan di kalangan petani.
ALIANSI MINTA PEMERINTAH TIDAK TUTUP MATA
Aliansi Gerakan Garda Nusantara menegaskan bahwa perjuangan tersebut bukan semata-mata kepentingan organisasi, melainkan bentuk kepedulian terhadap nasib petani yang membutuhkan pupuk bersubsidi dengan harga sesuai ketentuan pemerintah.
Pupuk bersubsidi merupakan salah satu kebutuhan penting dalam menunjang produktivitas pertanian. Oleh karena itu, pengawasan distribusi dan penerapan harga sesuai HET harus benar-benar dilaksanakan, bukan hanya sebatas aturan di atas kertas.
Aliansi juga meminta pemerintah daerah tidak berhenti pada penerimaan aspirasi, tetapi harus melakukan pemeriksaan, membuka data distribusi, memanggil pihak-pihak terkait, serta memberikan tindak lanjut secara tertulis.
Seluruh dugaan yang disampaikan diharapkan dapat diperiksa secara transparan, profesional, dan berdasarkan bukti agar tidak ada pihak yang dirugikan akibat informasi yang belum terverifikasi.
Aliansi Gerakan Garda Nusantara berharap Pemerintah Kota Kediri segera mengambil langkah konkret demi melindungi hak petani dan memastikan pupuk bersubsidi benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak dengan harga sesuai HET.
Bagi Aliansi Gerakan Garda Nusantara, perjuangan ini merupakan bagian dari komitmen untuk mengawal kebijakan publik dan memperjuangkan kesejahteraan petani Indonesia.(red)
