LBH LMPI Siap Lakukan Praperadilan Terhadap Polres Metro Bekasi Kota Laporan Penggelapan di Peti Es kan
REFORMASINEW.COM // KEDIRI, Batas99 News – LBH Lokomotif Merah Putih Indonesia (LMPI) menegaskan akan mengambil langkah praperadilan terhadap Polres Metro Bekasi Kota. Langkah ini diambil setelah permohonan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) terkait kasus penggelapan yang berdasarkan Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru tidak mendapatkan tanggapan yang sesuai dari pihak kepolisian.
Kasus yang menjadi latar belakang adalah penggelapan mobil Suzuki Ertiga milik Ahmad Mudzakir, yang dilaporkan pada 1 April 2019 dengan nomor LP/772/K/IV/2019/SPKT/Restro Bekasi Kota. Pelaku diduga Okta Maulana diduga tidak mengembalikan mobil setelah menyewanya dan tidak membayar sewa senilai Rp6.000.000 per bulan yang telah disepakati sejak Februari 2017.
Sesuai KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), tindak pidana penggelapan diatur dalam Pasal 486 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja mengambil atau menyimpan barang milik orang lain untuk dimiliki sendiri atau orang lain tanpa hak atau dengan cara yang tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan 6 bulan atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000. Apabila tindakan tersebut menyebabkan kerugian yang cukup berat, sesuai ayat (2) Pasal 486 KUHP Baru, pidana penjara dapat diberikan paling lama 8 tahun dan denda paling banyak Rp300.000.000.
Pada 12 Januari 2026, LBH LMPI melalui kuasa hukum Sawong Aries Prabowo SE, SH, telah mengirimkan surat resmi untuk meminta informasi perkembangan penyelidikan kasus tersebut. Namun, hingga saat ini tidak ada tanggapan resmi dari pihak Polres Metro Bekasi Kota.
“Berbasis KUHP Baru yang telah berlaku dan peraturan pelaksanaannya, serta ketentuan proses pidana yang mengatur hak akses informasi perkembangan penyelidikan, kami akan menjalankan proses praperadilan karena hak klien untuk mengetahui perkembangan penyelidikan telah diabaikan,” ujar Sawong Aries Prabowo kepada awak media pada Rabu (13/2/2026).
Langkah praperadilan ini bertujuan untuk menuntut kepatuhan pihak kepolisian dalam menjalankan tugasnya sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, serta memastikan bahwa setiap kasus tindak pidana mendapatkan penanganan yang tepat dan transparan.
Team Red
